Transformasi Presisi Gagal, Polri Butuh Reformasi Nyata

JAKARTA – Jenderal Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Momentum pergantian ini disorot SETARA Institute. Lembaga tersebut menilai agenda Transformasi Presisi yang diusung Sigit masih menyisakan persoalan serius, mulai dari profesionalitas hingga penghormatan HAM.

Berdasarkan riset Desain Transformasi Polri untuk Indonesia 2045, SETARA menemukan 130 masalah aktual di tubuh Polri. Survei terhadap 167 ahli juga mengungkap, 49,7% menilai peran Polri dalam demokrasi buruk, dan 58,7% menilai integritas penegakan hukum buruk.

SETARA menilai reformasi selama ini hanya bergantung pada figur Kapolri, bukan sistem. Karena itu, gagasan “Polri Bersama Masyarakat” yang diusung Suyudi harus diwujudkan dalam indikator terukur, bukan sekadar slogan.

Data
130 Masalah Polri Diungkap, Reformasi Dinilai Belum Melembaga

JAKARTA – Tantangan besar menanti Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto. SETARA Institute mencatat ada pekerjaan rumah besar yang belum tuntas dari era Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam studi tahun 2024 dan 2026, SETARA mengidentifikasi 130 masalah aktual, serta pola keberulangan isu di setiap pergantian Kapolri: represivitas saat demo, penyalahgunaan senjata api, arogansi, hingga suap.

Data survei 167 ahli menjadi buktinya: hanya 19,8% yang menilai pengaruh Polri terhadap demokrasi baik, dan hanya 16,6% yang menilai integritas penegakan hukum baik.

Menurut SETARA, ini terjadi karena reformasi masih leadership-driven. Untuk itu, SETARA mendorong reformasi berbasis bukti (evidence based), yang konsisten hingga level Polsek, dan berfokus pada democratic policing.

Ujian Pertama Kapolri Baru: Kembalikan Kepercayaan Publik

JAKARTA – Harapan baru muncul bersama dilantiknya Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Namun, harapan itu datang bersama catatan kritis.

SETARA Institute mengingatkan, pergantian Kapolri tak boleh sekadar ganti slogan. Di era Transformasi Presisi sebelumnya, publik masih sering mengeluhkan tindakan represif, sulitnya laporan ditangani, hingga penggunaan kekuatan berlebihan.

Hasil studi SETARA terhadap 167 pakar menunjukkan mayoritas masih memberi nilai buruk terhadap pelaksanaan polisi yang humanis dan demokratis.

Kini, dengan jargon “Polri Bersama Masyarakat” dan adanya peta jalan reformasi KPRP hingga 2029 dari Presiden, Kapolri baru ditantang untuk membuktikan perubahan. Bukan di atas kertas, tapi pada pengalaman warga saat melapor ke Polsek terdekat.

Jangan Ulangi Siklus Lama, Reformasi Polri Harus Berbasis Sistem

JAKARTA – Polri kembali berganti pucuk pimpinan. Jenderal Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pertanyaannya sama: apakah reformasi akan kembali dimulai dari nol?

SETARA Institute menjawab tegas: jangan. Dalam laporannya, SETARA menemukan reformasi Polri selama ini terjebak dalam siklus berulang karena bergantung pada figur, bukan kelembagaan.

SETARA memberikan tiga kunci: Pertama, hentikan reformasi reaktif, gunakan data dan bukti. Kedua, pastikan standar pelayanan dan akuntabilitas sama dari Mabes hingga Polsek. Ketiga, jadikan democratic policing sebagai inti, yakni Polri yang tunduk hukum, hormati HAM, dan terbuka diawasi.

“Ukuran reformasi bukan banyaknya program yang diluncurkan, tapi apakah warga merasakan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum,” tegas SETARA. (Patrick)